FAM68 – Setelah demo besar berlangsung cukup lama di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyampaikan pidato resmi di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menegaskan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo Minta Masyarakat Kendalikan Aksi, Tegaskan Pemerintah Dengarkan Suara Rakyat
FAM68 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan rakyat yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi maupun unjuk rasa. Namun, ia menilai rakyat tidak hanya sekadar menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang melalui peningkatan aksi dalam beberapa hari terakhir, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas.
Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban. “Mari kita saling ingatkan keluarga kita untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden meminta masyarakat untuk menghindari tindakan yang berpotensi merusak fasilitas publik maupun kantor pemerintah. Sebab, menurutnya, aksi anarkis justru akan menghambat kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama dari seluruh pihak. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk fokus memperbaiki kekurangan pemerintahan sementara itu tetap menjaga stabilitas nasional. Ia menambahkan bahwa, “Kita tidak boleh membiarkan ada pihak-pihak yang ingin Indonesia gagal bangkit.”
Dengan pernyataan tersebut, Presiden ingin memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka. Namun, keamanan dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
Baca Berita Sebelumnya :
Rumah Eko Patrio di Kuningan Dijarah Massa
Massa Serbu Merusak Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni
Prabowo Kumpulkan Pemimpin Lembaga Negara dan Partai Politik, Bahas Situasi Nasional yang Memanas
FAM68 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan para pemimpin lembaga negara serta ketua partai politik. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya tensi politik dalam beberapa hari terakhir.
Hadir dalam forum tersebut Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamudin, serta sejumlah wakil ketua umum partai besar seperti Demokrat, Golkar, PKB, PAN, dan NasDem.
Dalam diskusi, para pemimpin negara menyoroti perubahan drastis situasi nasional. Prabowo menegaskan DPR telah menyepakati pencabutan kebijakan tunjangan rumah sekaligus penundaan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk komitmen legislatif dalam merespons keresahan publik.
Lebih jauh, beberapa ketua partai juga melaporkan bahwa sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan karena pernyataan mereka yang menimbulkan polemik. Menyikapi hal ini, Prabowo menyambut baik tindakan tegas tersebut. Menurutnya, keputusan itu mencerminkan keberpihakan partai kepada rakyat.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan, “Langkah tegas para ketua umum partai, yakni mencabut keanggotaan kader di DPR, merupakan bukti nyata keberanian politik.” Selain itu, pertemuan tersebut berakhir dengan penegasan bersama bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama, di atas segala agenda politik lainnya.
